Postingan
Tanggung jawab Pemeliharaan ada di Pemda, Bukan Kementerian PU
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menyatakan, di awal pembangunan Jembatan Mahakam II, pihaknya secara teknis menjamin proses sudah sesuai dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan yang matang. Jembatan itu dibangun pada 1995 hingga tahun 2001. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses hingga terbentuknya jembatan itu.
"Kami dari PU untuk hal teknis seperti ini menganggap bahwa itu sejak perencanaan menjamin sudah melalui proses yang cukup matang. Demikian juga dengan pelaksanaannya," ujar Djoko kemarin.
"Saat itu kami optimis, bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai," sambungnya.
Jika Kementerian PU menjamin bahwa pembangunan jembatan telah direncanakan dengan matang, mengapa peristiwa runtuhnya jembatan mirip Golden Gate itu bisa terjadi?
Djoko menyatakan ia juga tak mengetahui apa penyebabnya. Ia mengaku tak bisa berspekulasi saat ini, jika belum ada data valid dari tim investigasi yang menyelidiki penyebab peristiwa tersebut.
"Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita belum tahu. Biar tim ahli yang akan menjelaskannya nanti. Kami tidak mau berandai-andai," tuturnya.
Saat ini, katanya, Tim investigasi yang merupakan gabungan dari Polda Kaltim, Bareskrim Mabes Polri, Bina Marga, dan sejumlah ahli dari ITB, ITS dan UNDIP akan mengevaluasi lebih lanjut proses awal pembangunan jembatan hingga penyebab peristiwa itu.
"Tim ahli nanti akan melihat, apakah perencanaan sudah sesuai atau tidak. Nanti akan kita evaluasi. Kalau memang ternyata betul, lalu apakah kontraktor, dalam hal ini Hutama Karya sudah menjalankan sesuai spesifikasi atau tidak. Nanti akan terlihat, kan ada dokumennya," jelas Djoko.
Dokumen dari Pemkab Kukar pun, kata Djoko, akan diperiksa mengenai perencanaan awal pembangunan jembatan. Hal ini karena jembatan tersebut merupakan proyek milik kabupaten Kukar. Oleh karena itu, kata dia, pemkab harusnya memiliki dokumen semua perencanaan hingga perawatan jembatan. "Nanti akan dilihat dokumennya di Pemkab Kukar. Kalau sudah sesuai, kenapa terjadi bencana. Itu urusan lain lagi," cetusnya.
Ia juga mengatakan Kementerian PU tidak bertanggungjawab atas pengawasan jembatan ini karena bukan merupakan tugas dari kementerian tersebut. Hal ini karena jembatan tersebut merupakan milik dari Kukar. Oleh karena itu, Pemkab Kukar yang memiliki kewenangan untuk mengawasi fasilitas seperti jembatan itu di daerahnya.
"Kalau miliknya daerah kita tidak bertugas di situ. Kalau kita mengawasi yang bukan milik kita, kita bisa diusir. Ini bukan dilimpahkan (tanggung jawabnya) tapi karena ini miliknya Pemda," jelasnya.
Selain itu, Djoko menyebut, terkait pemeliharaan jembatan itu juga merupakan tanggung jawab Pemkab Kukar bersama kontraktor yang disewakan saat ini. Kementerian PU sebatas memberikan masukan-masukan mengenai pemeliharaan jika diperlukan. "Karena ini kepemilikannya adalah Kabupaten Kukar maka pemeliharaannya juga oleh Pemkab dan ini sudah dilakukan secara rutin. Setiap tiga tahun sekali," jelasnya.
Dalam pemeliharaan itu, kata Djoko, Pemkab Kukar bekerja sama dengan perusahaan kontraktor yang berbeda, bukan dengan PT Hutama Karya, kontraktor pembangun jembatan. "Ada kontraktor lain yang dikontrak untuk melakukan pemeliharaan," kata Djoko.
Di sisi lain, Djoko menyebut, meskipun PT Hutama Karya tak lagi bertanggung jawab terhadap perawatan, mereka masih tetap bisa di pertanyakan pertanggungjawabannya dalam konstruksi awal dibangunnya jembatan. "Ada tanggung jawab kontraktor terhadap konstruksi dan pemeliharan, dimana masa pemeliharaan setelah konstruksi biasa 1 atau 2 tahun saja. Tapi, jaminan terhadap konstruksinya 10 tahun. Jadi mereka masih bisa dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Sementara Bupati Kukar Rita Widyasari mengaku tak habis pikir mengapa proyek perbaikan Kartanegara yang dilakukan PT Bukaka tersebut bisa runtuh sehingga menelan belasan korban jiwa. Dikatakan Rita, dari laporan yang diterimanya dari instansi terkait, sebenarnya PT Bukaka, kontraktor asal Jakarta belum melaksanakan perbaikan, namun baru sebatas mengecek kondisi jembatan atau istilahnya rekayasa lapangan. “Saya tidak paham juga kok bisa roboh. Kami juga punya berita acaranya, bahwa memang perbaikan jembatan belum dilakukan. Tapi biarlah ini menjadi tugas tim investigasi untuk menyelidiki penyebab pasti robohnya jembatan tersebut,” kata Rita.
Dia juga berharap kepada masyarakat Kukar untuk bersabar karena pemerintah daerah bertekad untuk segera membangun jembatan yang baru untuk mendukung sector perekonomian masyakatat. “Kita usahakan secepatnya untuk membangun jembatan lagi, lokasinya masih disekitar itu juga,” terang Rita.
Sekadar mengingatkan, untuk perbaikan jembatan anggarannya menggunakan APBD 2011 sebesar Rp2,9 miliar. Adapun rehap yang akan dilakukan adalah dengan mengganti besi-besi penyangga lantai jembatan, tiang-tiang jembatan dan juga pengencangan mur-mur. Pengerjaan rehab sendiri baru mulai dilakukan November dan ditarget selesai akhir Desember mendatang.
SUMBER
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menyatakan, di awal pembangunan Jembatan Mahakam II, pihaknya secara teknis menjamin proses sudah sesuai dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan yang matang. Jembatan itu dibangun pada 1995 hingga tahun 2001. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses hingga terbentuknya jembatan itu.
"Kami dari PU untuk hal teknis seperti ini menganggap bahwa itu sejak perencanaan menjamin sudah melalui proses yang cukup matang. Demikian juga dengan pelaksanaannya," ujar Djoko kemarin.
"Saat itu kami optimis, bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai," sambungnya.
Jika Kementerian PU menjamin bahwa pembangunan jembatan telah direncanakan dengan matang, mengapa peristiwa runtuhnya jembatan mirip Golden Gate itu bisa terjadi?
Djoko menyatakan ia juga tak mengetahui apa penyebabnya. Ia mengaku tak bisa berspekulasi saat ini, jika belum ada data valid dari tim investigasi yang menyelidiki penyebab peristiwa tersebut.
"Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita belum tahu. Biar tim ahli yang akan menjelaskannya nanti. Kami tidak mau berandai-andai," tuturnya.
Saat ini, katanya, Tim investigasi yang merupakan gabungan dari Polda Kaltim, Bareskrim Mabes Polri, Bina Marga, dan sejumlah ahli dari ITB, ITS dan UNDIP akan mengevaluasi lebih lanjut proses awal pembangunan jembatan hingga penyebab peristiwa itu.
"Tim ahli nanti akan melihat, apakah perencanaan sudah sesuai atau tidak. Nanti akan kita evaluasi. Kalau memang ternyata betul, lalu apakah kontraktor, dalam hal ini Hutama Karya sudah menjalankan sesuai spesifikasi atau tidak. Nanti akan terlihat, kan ada dokumennya," jelas Djoko.
Dokumen dari Pemkab Kukar pun, kata Djoko, akan diperiksa mengenai perencanaan awal pembangunan jembatan. Hal ini karena jembatan tersebut merupakan proyek milik kabupaten Kukar. Oleh karena itu, kata dia, pemkab harusnya memiliki dokumen semua perencanaan hingga perawatan jembatan. "Nanti akan dilihat dokumennya di Pemkab Kukar. Kalau sudah sesuai, kenapa terjadi bencana. Itu urusan lain lagi," cetusnya.
Ia juga mengatakan Kementerian PU tidak bertanggungjawab atas pengawasan jembatan ini karena bukan merupakan tugas dari kementerian tersebut. Hal ini karena jembatan tersebut merupakan milik dari Kukar. Oleh karena itu, Pemkab Kukar yang memiliki kewenangan untuk mengawasi fasilitas seperti jembatan itu di daerahnya.
"Kalau miliknya daerah kita tidak bertugas di situ. Kalau kita mengawasi yang bukan milik kita, kita bisa diusir. Ini bukan dilimpahkan (tanggung jawabnya) tapi karena ini miliknya Pemda," jelasnya.
Selain itu, Djoko menyebut, terkait pemeliharaan jembatan itu juga merupakan tanggung jawab Pemkab Kukar bersama kontraktor yang disewakan saat ini. Kementerian PU sebatas memberikan masukan-masukan mengenai pemeliharaan jika diperlukan. "Karena ini kepemilikannya adalah Kabupaten Kukar maka pemeliharaannya juga oleh Pemkab dan ini sudah dilakukan secara rutin. Setiap tiga tahun sekali," jelasnya.
Dalam pemeliharaan itu, kata Djoko, Pemkab Kukar bekerja sama dengan perusahaan kontraktor yang berbeda, bukan dengan PT Hutama Karya, kontraktor pembangun jembatan. "Ada kontraktor lain yang dikontrak untuk melakukan pemeliharaan," kata Djoko.
Di sisi lain, Djoko menyebut, meskipun PT Hutama Karya tak lagi bertanggung jawab terhadap perawatan, mereka masih tetap bisa di pertanyakan pertanggungjawabannya dalam konstruksi awal dibangunnya jembatan. "Ada tanggung jawab kontraktor terhadap konstruksi dan pemeliharan, dimana masa pemeliharaan setelah konstruksi biasa 1 atau 2 tahun saja. Tapi, jaminan terhadap konstruksinya 10 tahun. Jadi mereka masih bisa dimintai pertanggungjawaban," katanya.
Sementara Bupati Kukar Rita Widyasari mengaku tak habis pikir mengapa proyek perbaikan Kartanegara yang dilakukan PT Bukaka tersebut bisa runtuh sehingga menelan belasan korban jiwa. Dikatakan Rita, dari laporan yang diterimanya dari instansi terkait, sebenarnya PT Bukaka, kontraktor asal Jakarta belum melaksanakan perbaikan, namun baru sebatas mengecek kondisi jembatan atau istilahnya rekayasa lapangan. “Saya tidak paham juga kok bisa roboh. Kami juga punya berita acaranya, bahwa memang perbaikan jembatan belum dilakukan. Tapi biarlah ini menjadi tugas tim investigasi untuk menyelidiki penyebab pasti robohnya jembatan tersebut,” kata Rita.
Dia juga berharap kepada masyarakat Kukar untuk bersabar karena pemerintah daerah bertekad untuk segera membangun jembatan yang baru untuk mendukung sector perekonomian masyakatat. “Kita usahakan secepatnya untuk membangun jembatan lagi, lokasinya masih disekitar itu juga,” terang Rita.
Sekadar mengingatkan, untuk perbaikan jembatan anggarannya menggunakan APBD 2011 sebesar Rp2,9 miliar. Adapun rehap yang akan dilakukan adalah dengan mengganti besi-besi penyangga lantai jembatan, tiang-tiang jembatan dan juga pengencangan mur-mur. Pengerjaan rehab sendiri baru mulai dilakukan November dan ditarget selesai akhir Desember mendatang.
SUMBER
0 komentar:
Posting Komentar