Gubernur Awang Dituntut Mundur

ULAH PENGUSAHA: Aksi teatrikal massa yang bedemonstrasi di Kantor Gubernur kemarin. Menggambarkan pihak pengusaha yang menindas kaum kecil termasuk petani yang juga terjadi di Kaltim.

Awang: Yang Mengkritik Artinya Sayang Kepada Saya

SAMARINDA –Gubernur Awang Faroek dianggap tidak mampu menuntaskan berbagai persoalan konflik masyarakat dan perusahaan tambang batu bara serta sawit di Kaltim selama ini, membuat  Solidaritas Anti Pembantaian Rakyat meminta Gubernur mundur dari jabatannya. Awang juga hanya memihak kepada kepentingan pemodal, tapi tak pernah mendengarkan suara hati rakyatnya.
“Sejak dua tahun lalu terjadi  pembantaian warga di areal CV Arkon yang menewaskan warga, justru hingga saat ini tak ada  tindaklanjutnya,” ujar Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Kahar Al Bahri dalam orasi pada aksi kemarin (28/12) di depan Kantor Gubernur di Samarinda. Aksi ini diikuti oleh sejumlah LSM dan perhimpunan lainya, seperti Jatam Kaltim, PRD Kaltim, PPR Kaltim,  LMND Kaltim, Pembebasan, KOMA, Progresif dan Hipmas.
Ditegaskan Kahar, tak hanya pembantaian warga yang sudah terjadi di Kaltim. Tapi upaya  pembiaran dengan tidak tegasnya aturan dan sanksi dalam proses reklamasi dan revegetasi lingkungan yang juga  memakan korban jiwa. Tewasnya Eza dan Ema pada Sabtu lalu karena tenggelam di lubang eks tambang batu bara di Sambutan Samarinda, merupakan bukti  konkrit bahwa pemerintah saat ini tidak mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.
“Aparat  negara rela pasang badan untuk melindungi izin usaha para pemodal. Tanah yang merupakan sumber kehidupan rakyat untuk bertani, tambak dan aktivitas perekonomian serta  sumber air, tiba-tiba hanya dengan modal izin kepala daerah, perusahaan bisa mengklaim  tanah itu sebagai daerah konsesi mereka,” ucap Kahar.
Awang sendiri ketika dimintai komentarnya akan tuntutan ini hanya menanggapi santai.
Ia justru memertanyakan alasan kenapa dirinya  dituntut untuk mundur dari jabatannya.
“Alasan menuntut mundur apa? Kalau mendesak segera diperoleh hasil investigasi korban lubang tambang, pemprov tidak bisa memaksa polisi segera. Hukum itu ada prosesnya. Tpi tidak apa lah kalau hanya aspirasi. Saya sudah kebal dengan kritikan seperti ini,” ungkap Awang.
Bahkan, ia menyebutkan kritik yang sama juga kerap ia diterima dalam talkshow ‘Gubernur  Menyapa’ di RRI. Namun hal itu dianggap biasa dan menjadi rahmat, sebab dengan kritik  itu sangat disyukuri karena kepedulian dan sayangnya masyarakat terhadapnya.
“Kalau acara ‘Gubernur Menyapa’, saya dikritik di radio dan televisi. Biasa saja. Karena pribadi saya sebagai akademisi dan politisi sudah kenyang dengan kritik. Bagi saya kritik itu rahmat, masih syukur ada yang  kritik. Artinya orang yang mengritik bukan tidak senang, tapi sayang. Hanya saja, tidak semua kritik bisa  diterima, melainkan harus difilter yang baik saja diambil,” terangnya.
Namun ia tetap menegaskan apapun kritiknya ia tetap akan secara tegas maju dan tetap pada  tujuannya untuk melanjutkan kemajuan pembangunan dan menuntaskan program dengan sisa maas  jabatannya. Kritik itu tak membuat harus berhenti.
“Seperti kritik yang saya terima terkait pembangunan jalan tol melintasi Taman Hutan Raya, kalau  saya berhenti saat dikritik, tentu akan jalan di tempat program pembangunan hingga tak selesai. Tapi saya  tetap jalan terus dan saat ini justru banyak pihak yang mendukung. Sebab, kasihan rakyat yang mendukung  saya, sementara yang tidak mendukung hanya sebagian kecil saja,” tambahnya. (ca)

SUMBER