Postingan
Berdasarkan grafik menunjukkan angka pengangguran kerja berada di kawasan perkotaan dan 4 kabupaten di Kaltim yakni Bontang 12,77%, Kutai Timur 12,71%, Tana Tidung 12,03%, Balikpapan 11,76% dan Kukar 11,53%. Sedangkan angka pengangguran terkecil di Malinau dengan 3,88%.
“Permasalahan yang dihadapi adalah lebih tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan ketersediaan lapangan kerja. Sektor ekonomi yang dominan di Kaltim adalah pertambangan dan industri pengolahan yang bersifat padat modal serta membutuhkan tenaga kerja terampil dan berpendidikan. Sementara ketersediaan tenaga kerja Kaltim sebagian besar berpendidikan menengah kebawah dan spesifikasi lulusan perguruan tinggi yang ada belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar kerja.
Karena itu, untuk tenaga kerja teknis dan terampil banyak didatangkan dari luar daerah,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmad, kemarin.
Sedangkan 9 daerah lain di Kaltim yang memiliki angka pengangguran dibawah rata-rata provinsi yakni Penajam Paser Utara 9,78%, Tarakan 9,45%, Berau 9,33%, Samarinda 9,22%, Bulungan 9,12%, Kutai Barat 7,97%, Nunukan 7,76%, Paser 6,82% dan Malinau 3,88%.
Disebutkan, pengangguran yang ada di Kaltim dengan pertumbuhan penduduk 1,45% rata-rata nasional diakibatkan warga migran atau pendatang. Sementara upaya pengendalian migran terhambat, diperparah lagi dengan investasi yang ada tidak mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.
“Kalau sektor migas dan perkebunan, daya serap tenaga kerjanya tidak terlalu besar. Karena itu perlu dukungan sektor swasta dalam membuka lapangan kerja yang memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat banyak. Selain itu pengendalian pendatang juga perlu dilakukan, sebab Kaltim selama ini selalu menjadi tujuan warga luar Kaltim untuk mencari pekerjaan,” tambahnya.
Terkait daerah yang memiliki angka kemiskinan rendah dengan angka pengangguran tinggi terjadi karena pengendalian penduduk yang tak maksimal. Sehingga jumlah pengangguran semakin bertambah akibat tidak terserap dunia kerja.
Sedangkan Kepala BPS Johny Anwar menambahkan daerah perkotaan yang tidak memiliki warga miskin namun angka penganggurannya tinggi diakibatkan aspek pengeluaran dengan sebaran sektor dunia kerja yang ada. Seperti sektor jasa dan migas yang ada di Kaltim tak mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Selain itu sektor tersebut memerlukan tenaga kerja profesional dengan kemampuan khusus yang dimiliki.
“Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja selama 2005-2010 atas harga yang berlaku menurut lapangan usaha selama menunjukkan kecenderungan angka uang semakin menaik, jika 2005 telah tercatat Sebesar Rp180 miliar, maka pada 2010 mencapai angka sebesar Rp320 triliun. Begitu juga dengan angka pertumbuhan penduduk Kaltim pada 2005-2010 menunjukkan angka pertumbuhan meningkat, jika pada 2005 jumlah penduduk tercatat 2.887.100 jiwa, maka di Agustus 2010 tercatat 3.550.386 jiwa,” tambah Johny.
Kemudian, pada 2006-2010, laju perumbuhan produktivitas tenaga kerja Kaltim menunjukkan peningkatan. Namun mengalami penurunan terutama pada dua tahun terakhir. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan terendah terjadi pada 2009 dengan penurunan 12% dibanding 2009. Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2008 yang meningkat 23% dibanding 2007. Jika%tase itu dibandingkan 2009, produktivitas tenaga kerja pada 2010 sedikit mengalami penurunan. Sebab produktivitas tenaga kerja pada 2009 dan 2010.
“Kalau dilihat menurut lapangan usaha, besarnya nilai tambah yang dihasilkan tenaga kerja didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan. Pada 2010 misalnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertambangan Rp1.326 juta, sektor industri pengolahan sebesar Rp 955 juta. Padahal jumlah tenaga kerja pada kedua sektor itu pada tahun yang sama tak lebih dari 12%. Ini artinya produktivitas tenaga kerja pada masih sangat terkait pada sumberdaya alam,” terangnya.
SUMBER
0 komentar:
Posting Komentar