Postingan
JAKARTA— Pemerintah
serius ingin mengurangi beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
kerap kali mem-beratkan anggaran negara. Penyelenggara negara
menar-getkan Indonesia bebas dari subsidi BBM pada 2015.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menga-takan, pemerintah akan mendo-rong program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk memuluskan niat tersebut.
“Kita akan dorong secara bertahap penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Jadi nanti Indonesia bisa bebas dari subsidi BBM,” kata Widjajono.
Ia menerangkan, untuk tahap awal, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan tersebut bagi kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Mobil pribadi di kawasan tersebut akan diberi dua pilihan, yaitu menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau bahan bakar gas (BBG).
Mobil pribadi yang tergolong mewah akan diwajibkan memakai BBM nonsubsidi. Namun, mobil “sejuta umat” akan dianjurkan menggunakan BBG jenis Liquid Gas Vehicle (LGV), yang tergolong murah.
“Harga LCV Rp5.600 per liter. Memang lebih mahal dibandingkan premiun, tapi jauh lebih murah dibandingkan dengan pertamax yang harganya Rp8.600 per liter,” kata dia.
Sementara sepeda motor, ujar Widjajono, diminta menggunakan energi bahan bakar listrik seperti yang diterapkan di China. “Tapi kita akan dorong agar motor juga bisa menggunakan BBG LGV,” kata dia.
Seiring dengan kesiapan infrastruktur konversi BBG, kebijakan tersebut akan diperluas ke kawasan Jawa-Bali. Target besarnya adalah penggunaan BBG oleh kendaraan umum di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Kendaraan umum akan diminta menggunakan compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi. Saat ini, BBG CNG digunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta dengan harga Rp3.100 per liter.
“Tahun depan di Jabodetabek akan diterapkan seperti itu. Pada 2015 diharapkan semua provinsi di Indonesia juga ikut,” tegasnya.
Ia mengaku, pihaknya be-rencana untuk mengusulkan anggaran sebesar Rp960 miliar se-bagai dana penunjang pem-bangunan infrastruktur penunjang program konversi BBM ke BBG. Namun, hal tersebut masih dibi-carakan dengan Kementerian Keuangan. “Nanti kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan,” kata dia.
SUMBER
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo menga-takan, pemerintah akan mendo-rong program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk memuluskan niat tersebut.
“Kita akan dorong secara bertahap penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Jadi nanti Indonesia bisa bebas dari subsidi BBM,” kata Widjajono.
Ia menerangkan, untuk tahap awal, pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan tersebut bagi kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Mobil pribadi di kawasan tersebut akan diberi dua pilihan, yaitu menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau bahan bakar gas (BBG).
Mobil pribadi yang tergolong mewah akan diwajibkan memakai BBM nonsubsidi. Namun, mobil “sejuta umat” akan dianjurkan menggunakan BBG jenis Liquid Gas Vehicle (LGV), yang tergolong murah.
“Harga LCV Rp5.600 per liter. Memang lebih mahal dibandingkan premiun, tapi jauh lebih murah dibandingkan dengan pertamax yang harganya Rp8.600 per liter,” kata dia.
Sementara sepeda motor, ujar Widjajono, diminta menggunakan energi bahan bakar listrik seperti yang diterapkan di China. “Tapi kita akan dorong agar motor juga bisa menggunakan BBG LGV,” kata dia.
Seiring dengan kesiapan infrastruktur konversi BBG, kebijakan tersebut akan diperluas ke kawasan Jawa-Bali. Target besarnya adalah penggunaan BBG oleh kendaraan umum di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Kendaraan umum akan diminta menggunakan compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi. Saat ini, BBG CNG digunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta dengan harga Rp3.100 per liter.
“Tahun depan di Jabodetabek akan diterapkan seperti itu. Pada 2015 diharapkan semua provinsi di Indonesia juga ikut,” tegasnya.
Ia mengaku, pihaknya be-rencana untuk mengusulkan anggaran sebesar Rp960 miliar se-bagai dana penunjang pem-bangunan infrastruktur penunjang program konversi BBM ke BBG. Namun, hal tersebut masih dibi-carakan dengan Kementerian Keuangan. “Nanti kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan,” kata dia.
SUMBER
0 komentar:
Posting Komentar