Postingan
BULUNGAN – Ketua
Badan Legislasi DPRD Bulungan, Junaidi, kembali men-desak pemerintah
untuk menuntaskan persoalan tuntutan nelayan, terkait keinginan mereka
untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi, serta berupaya mencegah adanya
praktik penjulan BBM untuk keperluan kegiatan di perairan kepada para
tengkulak yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan menjual
minyak hak rakyat miskin ini didaratan.“Sebelum pemerin-tah menetapkan
alokasi berapa jatah minyak nelayan per kecamatan, seyogyanya terlebih
dahulu harus dilakukan pendataan yang akurat. Berapa jumlah mereka dan
berapa jatah yang dibutuhkan untuk melaut selama sebulan, “ terang
Junaidi ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Bulungan.
Ia juga mengaku heran, sejak melakukan tuntutan pertama kali pada bulan Agustus yang lalu sampai sekarang persoalan yang diinginkan para nelayan di kabu-paten Bulungan tidak juga kunjung bisa dituntaskan oleh pemerintah. Padahal persoalannya cuma se-pele yaitu meminta jatah penjualan BBM kepada mereka selalu ada dan dapat dilayani oleh pemilik SPBB dengan baik.“Saya lihat disini kita semua tidak ada kesungguhan untuk menindaklanjutinya, apa perlu kita tunggu masyarakat bergejolak baru ditanggapi dengan baik, “ tukas Junaidi.
Politisi asal Kecamatan Sekatak ini mengaku iba apabila mende-ngar keluhan yang disampaikan para nelayan kepadanya. Di te-ngah kesulitan dalam mencari penghidupan untuk keluarga mereka harus membeli bensin di pangkalan pengecer ‘liar’ dengan harga Rp 7 ribu hingga Rp 8 ribu per liter.
“Dengan harga selangit itu pun nelayan kita belum tentu menda-patkan minyak bensin yang mereka butuhkan. Kalau tidak terpaksa mereka batal untuk melaut melakukan penangkapan ikan atau udang, “ terangnya.
Lantaran itu diimbau kepada SKPD terkait seperti Bagian Perekonomian, Dinas Perikanan dan Kelautan, DInas Per-tambangan dan Energi untuk bergerak cepat mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoa-lan BBM bersubsidi kepada nela-yan Jangan sampai dibiarkan ber-larut-larut dengan ketidak-pastian sehingga para nelayan kembali bergejolak seperti sebelumnya.
“Apa perlu kita tunggu rakyat marah atau bertindak dengan cara mereka baru kita merespon, “ imbuh Junaidi.
Diketahui beberapa waktu lalu persoalan BBM bersubsidi sudah beberapa kali dibahas di DPRD Bulungan, baik bersama nelayan maupun bersama pemerintah. Namun semuanya tidak jelas juntrungnya, sehingga membuat para nelayan kembali bergejolak. (sah/advhumasdprd)
SUMBER
Ia juga mengaku heran, sejak melakukan tuntutan pertama kali pada bulan Agustus yang lalu sampai sekarang persoalan yang diinginkan para nelayan di kabu-paten Bulungan tidak juga kunjung bisa dituntaskan oleh pemerintah. Padahal persoalannya cuma se-pele yaitu meminta jatah penjualan BBM kepada mereka selalu ada dan dapat dilayani oleh pemilik SPBB dengan baik.“Saya lihat disini kita semua tidak ada kesungguhan untuk menindaklanjutinya, apa perlu kita tunggu masyarakat bergejolak baru ditanggapi dengan baik, “ tukas Junaidi.
Politisi asal Kecamatan Sekatak ini mengaku iba apabila mende-ngar keluhan yang disampaikan para nelayan kepadanya. Di te-ngah kesulitan dalam mencari penghidupan untuk keluarga mereka harus membeli bensin di pangkalan pengecer ‘liar’ dengan harga Rp 7 ribu hingga Rp 8 ribu per liter.
“Dengan harga selangit itu pun nelayan kita belum tentu menda-patkan minyak bensin yang mereka butuhkan. Kalau tidak terpaksa mereka batal untuk melaut melakukan penangkapan ikan atau udang, “ terangnya.
Lantaran itu diimbau kepada SKPD terkait seperti Bagian Perekonomian, Dinas Perikanan dan Kelautan, DInas Per-tambangan dan Energi untuk bergerak cepat mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoa-lan BBM bersubsidi kepada nela-yan Jangan sampai dibiarkan ber-larut-larut dengan ketidak-pastian sehingga para nelayan kembali bergejolak seperti sebelumnya.
“Apa perlu kita tunggu rakyat marah atau bertindak dengan cara mereka baru kita merespon, “ imbuh Junaidi.
Diketahui beberapa waktu lalu persoalan BBM bersubsidi sudah beberapa kali dibahas di DPRD Bulungan, baik bersama nelayan maupun bersama pemerintah. Namun semuanya tidak jelas juntrungnya, sehingga membuat para nelayan kembali bergejolak. (sah/advhumasdprd)
SUMBER
0 komentar:
Posting Komentar